SEPUTAR DUNIA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masuk dalam rombongan pertama kementerian dan lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September mendatang. Sebelumnya, lembaga legislatif ini sempat mengusulkan supaya tetap berada di Jakarta. Rencana kepindahan DPR itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dia mengatakan kepindahan lembaga dan Kementerian tersebut telah disusun dengan sangat detail. “Sudah kita siapkan seperti ini, kita sudah sangat detail sekali bekerja. Misalnya prioritas pertama ada Setjen DPR, Setjen DPD, MPR, BPK,” kata Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, (17/4/2024). Anas menyebut ada total 38 K/L yang akan diprioritaskan untuk dipindahkan ke IKN pada September mendatang. Menurut dia, pemilihan lembaga-lembaga tersebut dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, seperti urgensi keberadaan lembaga itu untuk segera berada di ibu kota baru. “Hasilnya, yakni tingkat kemente

Jakarta (SEPUTAR DUNIA) - Kantor Berita  telah mewartakan berbagai peristiwa politik dalam sepekan terakhir, mulai dari Paripurna DPR setujui RUU DKJ jadi undang-undang hingga Bawaslu putuskan KPU langgar kasus penggelembungan suara di Jatim.   Berikut rangkuman berita politik sepekan untuk kembali Anda simak. 1. Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undang   Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.   Seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI menjawab setuju pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (28/3). 2. Menko Polhukam bentuk tim khusus tangani kasus magang ke Jerman   Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan baka