SEPUTAR DUNIA

Jakarta, SEPUTAR DUNIA -- Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis temuan berisi keprihatinan terhadap sejumlah negara dalam menerapkan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights/CCPR), Rabu (28/3). Dalam situs resmi, badan HAM PBB menyatakan temuan-temuan itu berisi keprihatinan utama dan rekomendasi untuk ke enam anggota mereka, termasuk di Indonesia. Berikut temuan PBB di enam negara termasuk Indonesia Chili Komite mencatat sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam konteks "ledakan sosial" akibat penggunaan kekuatan dan kebrutalan yang tak proporsional dan sewenang-wenang oleh polisi dan angkatan bersenjata Chili. Mereka lantas mendesak Chili untuk membentuk mekanisme kontrol demi mencegah penggunaan kekerasan yang berlebihan, memastikan akuntabilitas di semua tingkat, menjamin para korban menerima reparasi yang komprehensif, dan mempertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang

Jakarta, SEPUTAR DUNIA -- Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3). Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024. Sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk RI. Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya jawab antara masing-masing anggota komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Sementara itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 RI. "Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan d