Postingan

Menampilkan postingan dengan label Erick Thohir

Erick Thohir Bawa Eagle Hills Investasi Rp48,4 T di Indonesia, Bangun Properti hingga Infrastruktur

Gambar
JAKARTA , Seputar dunia   - Perusahaan properti raksasa asal  Uni Emirat Arab  (UEA),  Eagle Hills akan berinvestasi di Indonesia sebesar 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp48,4 triliun (kurs Rp16.142). Investasi itu akan dilakukan dengan menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi di bidang ekosistem pariwisata dan infrastruktur ini ditandatangani oleh Menteri BUMN  Erick Thohir  dan Chairman Eagle Hills sekaligus Pendiri Emaar, Mohamed Ali Rashed Alabbar di Dubai, Selasa (16/7/2024).   Erick mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru di sektor pariwisata dan infrastruktur Indonesia. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. "Alhamdulillah BUMN dan Eagle Hills telah sepakat bekerja sama dengan nilai investasi hingga 3 miliar dolar AS dalam ekosistem pariwisata dan infrastruktur Indonesia,” kata Erick dikutip dari laman  Kementerian BUMN , Rabu (17/7).  Eri

Erick Thohir Blak-blakan Soal Pembatasan BBM Pertalite per 17 Agustus

Gambar
Jakarta, Seputar dunia -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut bahwa pemerintah hingga saat ini belum memutuskan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite (RON 90). Namun demikian, dia menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya, orang mampu jangan menggunakan BBM bersubsidi. Terlebih, lanjutnya, subsidi BBM semakin membengkak dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan melonjaknya harga minyak mentah. "Belum. Ini masih wacana. Kami di BUMN Menteri Korporasi, bukan kebijakan. Jadi diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," ungkapnya saat ditanya apakah pembatasan BBM Pertalite diberlakukan mulai 17 Agustus 2024, di Gedung DPR RI, Rabu (10/07/2024). Dia mengakui bahwa selama setahun lebih ini pemerintah menggodok revisi aturan terkait konsumen yang berhak menikmati BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite, yang tertuang dalam Peraturan Presiden