SEPUTAR DUNIA

Jakarta, Seputar dunia -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik pricing (cost of borrowing) Bank Dunia yang terlalu mahal dibandingkan MDBs sejawat lainnya saat ini. Hal ini diungkapkan dalam Development Committee Meeting di sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 - 20 April lalu. Sri Mulyani juga menyinggung perihal pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota. Dia juga menyampaikan keyakinannya bahwa peningkatan modal yang sejalan dengan tinjauan kepemilikan saham, akan memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia di saat lembaga-lembaga global tepercaya sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini diungkapkan dalam rilis resmi Kementerian Keuangan perihal aktivitas Sri Mulyani di Spring Meetings. Dalam kegiatan ini, dia menyambut baik kemajuan yang dicapai menuju terciptanya

Jakarta, Seputar dunia  - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, bahkan telah menembus Rp 16.250/US$. Berbicara di sela-sela Spring Meetings IMF-World Bank 2024, Jumat (19/4/2024), Menkeu mengatakan situasi global yang berkembang saat ini pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan di sisi ekspor, penerimaan akan jauh lebih baik dengan nilai tukar dolar yang menguat. Namun, di sisi impor, konversi harga dolar terhadap rupiah akan lebih tinggi dan bisa berdampak pada inflasi di Indonesia. "Pemerintah terus mengantisipasi dan waspada terhadap perkembangan ini. Saya yakin Indonesia akan tetap resilien dalam situasi ini," katanya, dikutip dari akun Instagram-nya, @smindrawati. Dia menuturkan stabilitas ekonomi akan terus dijaga, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk untuk beradaptasi dengan tekanan yang ada. "Dar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja bertemu dengan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (16/04/2024). Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani kembali menyinggung kelanjutan program uji coba pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW) yang rencananya akan dibiayai oleh ADB. Seperti diketahui, telah ada kesepakatan antara ADB dan Pemerintah Indonesia melalui program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk proyek pensiun dini PLTU Cirebon-1 pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu. “Saat bertemu Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, di penghujung agenda saya kemarin (16/4), kami membahas kelanjutan kerja sama proyek tersebut. Dengan dukungan kuat dari ADB, saya optimis kerja sama ini dapat dijadikan contoh di level global mengenai bagaimana transisi energi dilakukan secara konkret,” tutur Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (17/04/2024). Sri Mulyani mela

  Jakarta, SEPUTAR DUNIA     - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024 mendapat sorotan media asing. Pasalnya akhir pekan lalu, empat menteri Kabinet Indonesia Maju mendatangi MK untuk memberikan keterangannya. Empat menteri itu ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Media Amerika Serikat (AS) menulis khusus laporannya dengan judul  "Indonesian Cabinet ministers deny claims by losing presidential candidates of misused government aid". Dalam pemberitaannya  AP  mengatakan empat menteri itu dianggap kompak bersaksi. Bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan bansos selama periode masa Pilpres 2024, termasuk masa kampanye. "Empat anggota Kabinet Indonesia bersaksi pada hari Jumat bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam distribusi bantuan pemerintah selama kampanye

  Jakarta, SEPUTAR DUNIA   - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo telah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga batas akhir 31 Maret 2024. Batas akhir pelaporan itu untuk wajib pajak orang pribadi. Sri Mulyani mengungkapkan, total pembayar pajak penghasilan orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan 2023 hingga pukul 23.59 kemarin malam mencapai 12.987.904. Angka itu naik sebesar 7,32% dibandingkan tahun lalu, sebesar 12.102.068. "Hari ini saya mendapat laporan dari Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo mengenai Jumlah SPT Pajak Penghasilan Pribadi (Pasal 21) yang mencapai 12.987.904, terjadi kenaikan penyerahan SPT sebesar 7,32% atau 885.836 SPT," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagramnya, Selasa (2/4/2024). Ia pun mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pembayar pajak yang patuh sesuai peraturan perundangan. Sri Mulyani memastilam, dengan u