Postingan

Menampilkan postingan dengan label PANRB

Fix! Kemenhub Bakal Buka Lowongan 18.017 Formasi di CASN 2024

Gambar
Jakarta, Seputar dunia-  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui usulan kebutuhan 18.017 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia. Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan. "Kementerian PANRB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100 persen," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kemenhub Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Anas

Sempat Nolak, DPR Jadi Lembaga yang Pindah Pertama ke IKN

Gambar
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masuk dalam rombongan pertama kementerian dan lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September mendatang. Sebelumnya, lembaga legislatif ini sempat mengusulkan supaya tetap berada di Jakarta. Rencana kepindahan DPR itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dia mengatakan kepindahan lembaga dan Kementerian tersebut telah disusun dengan sangat detail. “Sudah kita siapkan seperti ini, kita sudah sangat detail sekali bekerja. Misalnya prioritas pertama ada Setjen DPR, Setjen DPD, MPR, BPK,” kata Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, (17/4/2024). Anas menyebut ada total 38 K/L yang akan diprioritaskan untuk dipindahkan ke IKN pada September mendatang. Menurut dia, pemilihan lembaga-lembaga tersebut dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, seperti urgensi keberadaan lembaga itu untuk segera berada di ibu kota baru. “Hasilnya, yakni tingkat kemente