Bahlil Tegaskan Bagi-Bagi Tambang ke Ormas Bukan Politik Balas Budi
Jakarta, Seputar dunia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan langkah pemerintah untuk memberikan 'jatah' Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia bukanlah politik balas budi. "Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," ujar Bahlil dalam akun Instagram resminya @bahlillahadalia, Minggu (9/6/2024). Mencuatnya isu politik dibalik pemberian IUP kepada ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) cs lantaran pemberian 'jatah tambang' tersebut dilakukan usai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya. Bahlil pun klaim langkah pemerintah untuk member