Postingan

Menampilkan postingan dengan label Presiden Jokowi

Macet Horor 6 jam di Pelabuhan Merak, Jokowi Buka Suara

Gambar
  Jakarta, Seputar dunia  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan lebih fokus, khususnya di Merak terkait dengan arus kendaraan bermotor di Cindawan. Namun, Presiden menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan telah mencarikan solusi terkait hal ini. "Sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak. Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor di Cindawan. Tapi tadi juga penjelasan Kementerian Perhubungan ya semuanya sudah dicarikan solusi," tutur Jokowi, Senin (8/4/2024) Selain itu, Jokowi pun menilai bahwa tidak ada antrean masyarakat yang berlebihan, baik di terminal maupun di bandara. "Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrean yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan saya lihat nggak ada," u

Ngabalin Nilai Keterangan 4 Menteri Jokowi Sudah Jawab Fitnah, Dugaan dan Omon-omon soal Bansos

Gambar
JAKARTA, Seputar dunia  - Kehadiran empat menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai telah menjawab kecurigaan penggunaan  bansos  untuk kepentingan Pilpres 2024.  Tenaga Ahli Urama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan keterangan empat menteri yang dihadirkan di sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan gambaran kepada majelis hakim terkait program bansos. "Jadi jelas semua, menteri menjelaskan tentang proses bansosnya, anggarannya, kemudian diperuntukkan untuk apa. Rakyat dalam keadaan menderita sehingga bansos itu jelas," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Ngabalin juga mengharapkan keterangan empat  menteri Jokowi  tersebut bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh hakim MK untuk memutuskan  sengketa Pilpres  2024.  Pihaknya mengapresiasi keputusan majelis hakim yang telah memberi tempat untuk pemerintah memberikan klarifikasi.  Meskipun sebenarnya pemerintah bukan peserta pemilu dan tidak p