SEPUTAR DUNIA

JAKARTA Seputar dunia  - Presiden Joko Widodo atau  Jokowi merespons terkait Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos presiden tahun 2020. Kepala Negara tersebut mempersilahkan lembaga Anti Rasuah untuk memprosesnya secara hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di RSUD Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (27/6/2024). "Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Diberitakan  Seputar dunia  sebelumnya KPK menyatakan tengah memulai penyidikan kasus dugaan  korupsi bansos presiden tahun 2020. Tindak pidana dugaan korupsi tersebut terjadi  saat pandemi Covid-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi yang melibatkan mantan Ment...

JAKARTA, Seputar dunia  - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias  Karen Agustiawan , Senin (24/6/2024). Hakim menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan  Liquefied Natural Gas  (LNG) tahun 2011-2021. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun," kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin. Selain hukuman pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta. "Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujarnya, dikutip dari  Kompas.com . Sementara dilansir  Antara , terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan voni...

Jakarta, SEPUTAR DUNIA -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya buka suara terkait kasus korupsi yang menimpa perusahaan tambang milik BUMN yakni PT Timah Tbk (TINS) sejak tahun 2015-2022. Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui adanya indikasi korupsi di PT Timah dan sudah berkoordinasi dengan Kejagung untuk melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai hal tersebut. "Ini memang kami sudah tahu bahwa dan memang berkoordinasi juga dengan Kejaksaan agung yang memang beberapa bulan terakhir ini melakukan yang namanya penyelidikan terhadap pencurian ataupun pengambilan timah yang berada di IUP nya PT Timah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/3). Arya mengaku, kasus ini sudah berlangsung lama dan para pelaku telah melakukan tindakan melawan hukum tersebut secara sistematis. Artinya, operasi yang dilakukan untuk membobol tambang Timah. "Ini sebenarnya kasus yang sudah sangat lama yang selama ini belum pernah terbongkar, jadi mema...

JAKARTA, SEPUTAR DUNIA  - Peneliti Pusat Kajian Anti korupsi  Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Zaenur Rohman, menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menurut Zaenur, pegawai dari luar KPK kerap membawa ' penyakit ' ke dalam KPK. Hal itu, kata dia, tecermin dari kasus pungutan liar di rumah tahanan (rutan) KPK yang melibatkan sejumlah pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD) asal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Pegawai negeri sipil dari eksternal KPK yang ditempatkan di dalam KPK saya melihatnya ini mereka membawa ‘penyakit’ dari luar, kemudian ketika bekerja di KPK, penyakit itu tetap lestari karena itu sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun," kata Zaenur kepada  Kompas.com , Sabtu (16/3/2024). Zaenur juga menyebut bahwa KPK tidak memiliki sistem untuk memastikan agar kebiasaan buruk tersebut hilang ketika para PNYD bertugas di KPK. "Justru KPK terinfeksi 'penyakit...