Postingan

Menampilkan postingan dengan label KPK

Korupsi di PT Timah Seret Sejumlah Nama, Kementerian BUMN Buka Suara

Gambar
Jakarta, SEPUTAR DUNIA -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya buka suara terkait kasus korupsi yang menimpa perusahaan tambang milik BUMN yakni PT Timah Tbk (TINS) sejak tahun 2015-2022. Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui adanya indikasi korupsi di PT Timah dan sudah berkoordinasi dengan Kejagung untuk melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai hal tersebut. "Ini memang kami sudah tahu bahwa dan memang berkoordinasi juga dengan Kejaksaan agung yang memang beberapa bulan terakhir ini melakukan yang namanya penyelidikan terhadap pencurian ataupun pengambilan timah yang berada di IUP nya PT Timah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/3). Arya mengaku, kasus ini sudah berlangsung lama dan para pelaku telah melakukan tindakan melawan hukum tersebut secara sistematis. Artinya, operasi yang dilakukan untuk membobol tambang Timah. "Ini sebenarnya kasus yang sudah sangat lama yang selama ini belum pernah terbongkar, jadi mema

Tanggapi Dugaan Pungli Rutan KPK, Peneliti Pukat UGM Sebut Pegawai dari Luar Bawa 'Penyakit'

Gambar
JAKARTA, SEPUTAR DUNIA  - Peneliti Pusat Kajian Anti korupsi  Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Zaenur Rohman, menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menurut Zaenur, pegawai dari luar KPK kerap membawa ' penyakit ' ke dalam KPK. Hal itu, kata dia, tecermin dari kasus pungutan liar di rumah tahanan (rutan) KPK yang melibatkan sejumlah pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD) asal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Pegawai negeri sipil dari eksternal KPK yang ditempatkan di dalam KPK saya melihatnya ini mereka membawa ‘penyakit’ dari luar, kemudian ketika bekerja di KPK, penyakit itu tetap lestari karena itu sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun," kata Zaenur kepada  Kompas.com , Sabtu (16/3/2024). Zaenur juga menyebut bahwa KPK tidak memiliki sistem untuk memastikan agar kebiasaan buruk tersebut hilang ketika para PNYD bertugas di KPK. "Justru KPK terinfeksi 'penyakit&#