Erick Thohir Blak-blakan Soal Pembatasan BBM Pertalite per 17 Agustus

Jakarta, Seputar dunia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut bahwa pemerintah hingga saat ini belum memutuskan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite (RON 90).

Namun demikian, dia menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya, orang mampu jangan menggunakan BBM bersubsidi.

Terlebih, lanjutnya, subsidi BBM semakin membengkak dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan melonjaknya harga minyak mentah.

"Belum. Ini masih wacana. Kami di BUMN Menteri Korporasi, bukan kebijakan. Jadi diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," ungkapnya saat ditanya apakah pembatasan BBM Pertalite diberlakukan mulai 17 Agustus 2024, di Gedung DPR RI, Rabu (10/07/2024).

Dia mengakui bahwa selama setahun lebih ini pemerintah menggodok revisi aturan terkait konsumen yang berhak menikmati BBM bersubsidi, khususnya BBM Pertalite, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Memang ada (revisi) Perpres 191 (tahun 2014) yang ingin BBM tepat sasaran dan ini sudah digodok hampir setahun lebih. Seyogyanya masyarakat yang mampu tak boleh gunakan BBM subsidi seperti listrik. Proses berlangsung, kita tunggu saja," tuturnya.

"Pembatasan tidak ada. Jumlah penduduk Indonesia makin banyak dengan tingkat ekonomi beda-beda. Jadi tepat sasaran yang diutamakan," ujarnya.

Lantas, saat ditanya kapan rencana pembatasan BBM Pertalite ini akan diberlakukan, Erick pun menjawab, "Gak tahu. Saya gak bisa jawab. Sebagai Menteri BUMN saya tinggal jalankan saja."

"Gak usah dipolemikkan itu sesuatu yang dari tahun ke tahun ada diskusinya. Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan, kenapa BBM Januari tidak naik, di bulan Maret April gak naik karena daya beli masyarakat tertekan," tuturnya.

"Tapi kalau dilihat dengan pelemahan dolar dan harga minyak naik, sebenarnya subsidi sangat besar. Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, lain-lain, jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun. Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. 

Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ-nya rendah. Waduh pusing kita," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.

Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang, pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin," kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).