China: Perundingan Rekonsiliasi Palestina antara Hamas dan Fatah Capai Kemajuan Penting

BEIJING, Seputar dunia - Kementerian Luar Negeri China mengatakan perundingan antara dua kelompok Palestina, Hamas dan Fatah, mencapai kemajuan yang menggembirakan dalam pertemuan terbaru di Beijing dalam upaya mendorong rekonsiliasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, memberikan sedikit rincian dalam konferensi pers harian, Selasa (30/4/2024).

Pertemuan Hamas dan Fatah di Beijing merupakan upaya terbaru China untuk menjadi mediator di Timur Tengah sebagai alternatif dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya, yang biasanya lebih condong mendukung Israel.

Lin mengatakan perwakilan Hamas dan Fatah diundang oleh China dan "baru-baru ini datang ke Beijing untuk berdialog secara mendalam dan jujur dalam mempromosikan rekonsiliasi Palestina."

Dia mengatakan mereka "membahas banyak isu spesifik dan mencapai kemajuan yang menggembirakan."

Hamas dikepung Israel di Gaza, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007, setelah meluncurkan serangan ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

Sementara pemerintahan Fatah di Tepi Barat, wilayah Palestina lainnya yang juga diduduki Israel, berada di bawah tekanan berat akibat kehadiran Israel yang semakin kuat, kondisi ekonomi yang memburuk, dan tuduhan korupsi yang meluas.

"Pihak-pihak tersebut sepakat untuk melanjutkan proses dialog ini untuk mencapai solidaritas dan persatuan Palestina dengan segera," kata Lin.

"Mereka sangat menghargai dukungan China yang teguh terhadap perjuangan yang adil dari rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional yang sah mereka, mengucapkan terima kasih kepada pihak China atas upayanya untuk membantu memperkuat persatuan internal Palestina, dan mencapai kesepakatan tentang gagasan-gagasan untuk dialog masa depan," ujarnya.

Hamas telah mengatakan selama lebih dari 15 tahun bahwa mereka bisa menerima kompromi solusi dua negara dengan Israel, tetapi menolak untuk mengakui Israel atau menarik diri dari perjuangan bersenjata melawan negara tersebut.

Bagi Israel dan yang lainnya, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, hal itu merupakan bukti bahwa Hamas masih berkomitmen untuk menghancurkan Israel.

AS dan negara-negara Eropa mendukung Tel Aviv dalam memerangi kelompok Palestina yang melawan pendudukan Israel tersebut, yang mereka sebut sebagai kelompok teroris.

Hubungan antara Hamas dan faksi Fatah Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah lama tegang. Pada tahun 2006, setelah Hamas memenangi pemilihan legislatif Palestina, mereka melakukan pembicaraan dengan Otoritas Palestina untuk membentuk pemerintahan persatuan.

Selama negosiasi itu, Ismail Haniyeh, yang sekarang menjadi pemimpin politik teratas Hamas, mengatakan kelompok tersebut mendukung negara Palestina di sepanjang garis 1967 "pada tahap ini, tetapi sebagai imbalan gencatan senjata, bukan pengakuan."

Kedua kelompok akhirnya mencapai kesepakatan di mana pemerintahan persatuan, termasuk Hamas, akan "menghormati" perjanjian perdamaian antara Otoritas Palestina dan Israel.

Itu merupakan formula yang memungkinkan Hamas untuk menghindari menerima perjanjian tersebut dan mengakui Israel.

Israel dan AS menolak mengakui pemerintahan persatuan tersebut dan memberlakukan sanksi ekonomi. Tidak lama, pemerintahan itu runtuh setelah pertempuran antara Hamas dan Fatah, berakhir dengan pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada 2007.

China telah lama mengakui negara Palestina sebagai bagian dari strategi Perang Dingin untuk membangun hubungan dengan dunia berkembang dan merongrong dukungan Barat untuk Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, China mencoba untuk melibatkan kedua belah pihak, menunjuk seorang utusan khusus urusan Timur Tengah untuk melakukan pembicaraan dengan Israel dan Otoritas Palestina.

Pada Maret 2023, China juga menggelar pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran di mana kedua kekuatan regional tersebut sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik.

Sementara pejabat Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo setelah melakukan pembicaraan dengan pejabat Mesir tentang proposal gencatan senjata baru di Gaza, seperti diberitakan media pemerintah Al-Qahera, Selasa.

Delegasi Hamas dilaporkan akan kembali ke Kairo dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata, tanpa menyebutkan kapan.