BSSN: Gangguan di Sistem PDN karena Serangan "Ransomware" Pengembangan Terbaru

JAKARTA, Seputar dunia - Gangguan dalam sistem Pusat Data Nasional (PDN) telah dipastikan karena serangan siber.

Saat ini tim gabungan dari Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Cybercrime Polri sedang melakukan penyelidikan, sejak terjadinya gangguan pada Kamis (20/6/2024).

Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan gangguan sistem PDN dikarenakan serangan virus yang bisa mengenkripsi data dengan nama brain cipher ransomware.

Menurut Hinsa, Brain cipher ransomware merupakan ransomware jenis terbaru dalam serangan siber. Serangan yang dilakukan yakni menginfeksi pusat data dan mengenkripsi data-data di dalamnya. 

Ransomware yang menyerang sistem PDN merupakan pengembangan terbaru dari Ransomware lock bit 3.0. 

"Jadi memang Ransomware ini kan dikembangkan terus, jadi ini adalah yang terbaru," ujar Hinsa saat jumpa pers di Gedung Kominfo, Senin (24/6/2024). Dikutip dari Seputar dunia.  

Hinsa menambahkan serangan ini terjadi pada sistem PDN Sementara yang ada di Surabaya. Sampai saat ini tim gabungan BSSN, Kominfo dan Polri masih berupaya mengatasi dampak dari serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci serta layanan publik terdampak.

Hinsa menjelaskan untuk layanan imigrasi yang sebelumnya mengalami gangguan kini telah beroperasi dengan normal. 

Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, paspor, visa on arrival dan on boarding serta serta sistem manajemen dokumen keimigrasian yang sebelumnya terganggu juga sudah kembali normal.

"Ini sudah berjalan tentunya nanti tetap akan dilangsungkan evaluasi-evaluasi berikutnya," ujar Hinsa.

Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, sejumlah sistem layanan di Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga sudah berangsur pulih. 

Di antaranya sistem di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Pemerintah Daerah Kediri sudah kembali aktif.

"Yang sudah up itu berhasil melakukan relokasi (data) dan menyalakan pelayanannya. Jadi kita migrasi data-datanya. Untuk yang lainnya lagi dalam proses," ujar Semuel.